kalsel.kemenag.go.id




Diunggah tanggal 20-11-2019 09:25:10

Kompetensi Kepala Madrasah





A.      Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wujud nyata dari reformasi birokrasi, yang menekankan implementasi manajemen ASN berbasis merit, artinya kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.1 Oleh karena itu, pengangkatan dan penempatan hendaknya dilaksanakan secara objektif dan kompetitif melalui penilaian kompetensi.

Demikian halnya Aparatur diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mendapatkan profil aparatur yang mampu menjalankan fungsinya, maka dibutuhkan suatu penilaian yang objektif untuk menempatkan seorang pegawai dalam jabatan. Hal ini dapat dicapai salah satunya melalui metode penilaian kompetensi. Untuk mendukung birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk profesional dalam bidangnya serta mampu menjamin akuntabilitas jabatannya, sesuai dengan jenjangnyanya masing-masing. Mengingat tugas yang diembannya demikian penting maka penempatan dan pengangkatan ASN seyogyanya sesuai dengan prinsip the right man on the right place melalui sebuah mekanisme penilaian kompetensi yang objektif. Hal ini tentu bertujuan untuk menjaring pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar belakang suku dan agama, serta kepentingan seluruh elemen bangsa.  Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.2 Tujuan dari sebuah proses seleksi adalah untuk memilih individu terbaik dalam sebuah posisi kerja dari sekian banyak kandidat calon yang ada. Setelah proses seleksi atau rekruitmen tersebut selesai maka langkah penting berikutnya yang perlu dijalankan oleh administrasi personalia dinas pendidikan adalah menindak lanjuti hasil rekruitmen tersebut, dengan sebuah program penempatan supaya program kerja tidak tertunda pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, bahwa kepala madrasah harus memiliki kompetensi: (a) kepribadian, (b) manajerial, (c) kewirausahaan, (d) supervisi, dan (e) sosial.5 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia  Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama, bahwa Asesmen Kompetensi atau Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.5 Kinerja kepala madrasah pada dasarnya merupakan hasil kerja yang dicapai kepala madrasah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Hasil kerja tersebut merupakan refleksi dari kompetensi yang dimilikinya. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan melalui penilaian kompetensi akan memaksimalkan efektifitas dan efisiensi tugas dan fungsi sehingga mampu meningkatkan kinerja kepala madrasah. Pelaksanaan penilaian kompetensi adalah implementasi Reformasi Birokrasi bidang SDM Aparatur, salah satu tugas utamanya adalah melakukan penilaian kompetensi calon kepala madrasah, penyuluh agama, & penghulu. Kompetensi dan kualifikasi kepala madrasah harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi jabatan. Untuk itu pentingnya pelaksanaan penilaian kompetensi jabatan kepala madrasah berstandar secara nasional berdasarkan PMA Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, sehingga mampu mewujudkan PNS Kemenag khususnya kepala madrasah yang memiliki profil kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan.

 

B.       Pengertian Kompetensi Kepala Madrasah

Kompetensi berasal dari kata Inggris competence yang berarti kemampuan, keahlian, kewenangan, dan kekuasaan.8 McAhsan, sebagaimana dikutip oleh Mulyasa  mengemukakan bahwa kompetensi: “…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”.9 Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya, dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia  Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama, bahwa Asesmen Kompetensi atau Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.11

Sedangkan Pengertian Jabatan Kepala Madrasah Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepala madrasah yang terdiri dari dua kata yaitu “Kepala” dan “Madrasah”, kata “Kepala” dapat diartikan “Ketua” atau “Pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang “Madrasah” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Kepala madrasah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “madrasah” kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang madrasah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum kepala madrasah dapat diartikan sebagai pemimpin madrasah atau suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran.12 Sementara menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, bahwa kepala madrasah adalah pemimpin madrasah, untuk melaksanakan tugas manajerial, mengembangkan kewirausahaan, dan melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.13 Dengan demikian secara sederhana Kepala Madrasah dapat didefinisikan sebagai: ”Seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”. Rahman mengungkapkan bahwa “kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural di sekolah”.14

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah adalah seorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu madrasah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana telah kita ketahui, kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan ditingkat operasional memiliki posisi sentral dalam membawa keberhasilan lembaga pendidikan. Kepala madrasah berperan memandu, menuntun, membimbing, memberi dan membangunkan motivasi kerja., mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberi supervisi/ pengawasan yang efisien dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

 

C.      Standar Kompetensi Kepala Madrasah

Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS di lingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas jabatnnya.15

                 Dalam rangka menciptakan kinerja kepala madrasah yang dapat dikatagorikan baik maka salah satu usaha pemerintah adalah menseleksi, calon kandidat kepala madrasah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, kemudian ditempatkan, selanjutnya diadakan latihan diklat jabatan, baik sesudah menduduki jabatan maupun sebelum menduduki jabatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, setelah mempunyai kompetensi yang memadai atau paling tidak sesuai dengan UU Sisdiknas No. 13 Tahun 2003, sehingga diharapkan dengan memiliki kompetensi yang memadai melalui pendidikan dan pelatihan baik dalam jabatan maupun diluar jabatan yang pada ahirnya, kinerja kepala sekolah akan bertambah baik. Pemimpin pendidikan tidak keliru memilih pediklat yang diikuti, sesuai dengan kebutuhan.

                 Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 10 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.16 Konsep kompetensi untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh Boyatzis Dengan definisi kompetensi sebagai “ kemampuan yang dimiliki seseorang yang nampak pada sikapnya yang sesuai dengan kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan organisasi dan memberikan hasil yang diinginkan”.19 Jadi menurut pendapat di atas bahwa kompetensi merupakan sesuatu kemampuan yang khas yang telah ada dalam diri seseorang yang dapat kita lihat dari prilaku kesehariannya. Senada dengan pendapat di atas Zwell berpendapat “Competencies can be defined as the enduring traits and characteristics that determine performance examples of competencies are initiative, influence, teamwork, innovation and strategic thingking”.21 Pandangan ini manyatakan bahwa kompetensi dapat didefinisikan sebagai sifat abadi dan karakteristik yang dapat menentukan sebuah kinerja, sebagai contoh kemampuan berinisiatif, kemampuan mempengaruhi, kemampuan bekerjasama, dan kemampuan berfikir rasional. Menurut Keputusan Direktor Jenderal Pendidikan Islam nomor 3754 tahun 2015 Tentang Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan Kepala Madrasah menyatakan bahwa Standar Kompetensi Jabatan Kepala Madrasah adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru dilingkungan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas jabatan kepala madrasah.

 

D.    Simpulan

Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa:

1.  Kompetensi kepala madrasah harus berstandar secara nasional sebagaimana tercantum dalam PMA No. 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah, sehingga mampu mewujudkan kepala madrasah yang memiliki profil kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan.

2.  Pengangkatan dan penempatan ASN khususnya kepala madrasah hendaknya dilaksanakan secara objektif dan kompetitif melalui penilaian kompetensi.

3.  Untuk mendapatkan profil kepala madrasah yang mampu menjalankan fungsinya, maka dibutuhkan suatu penilaian yang objektif untuk menempatkan seorang kepala madrasah dalam jabatan, hal ini dapat dicapai salah satunya melalui metode penilaian kompetensi.

4.  Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terkecuali kepala madrasah dituntut untuk profesional dalam bidangnya serta mampu menjamin akuntabilitas jabatannya, sesuai dengan jenjangnyanya masing-masing. Mengingat tugas yang diembannya demikian penting maka penempatan dan pengangkatan ASN seyogyanya sesuai dengan prinsip the right man on the right place melalui sebuah mekanisme penilaian kompetensi yang objektif.

 

DAFTAR PUSTAKA

Erna Widodo dan Mukhtar, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, Cet. I, Yogyakarta, Avyrouz, 2000.

Keputusan Direktor Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3754 Tahun 2015 Tentang Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan Kepala Madrasah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia  Nomor 207 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi PNS di Lingkungan Kementeri Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang Kepala Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang  Sekolah Dasar. Pasal 12 ayat 1

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3.

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 butir 10.

Penulis : Ahmad Husaini, M.Pd. (Tenaga Pendidik MIN 4 Banjar
Editor / Redaktur : rajudin

Opini Terbaru




Bagikan Halaman Ini